Home Fiqih HUKUM MEMBUAT DAN MENANDATANGI FAKTUR DENGAN HARGA YANG SUDAH DI-MARK UP

HUKUM MEMBUAT DAN MENANDATANGI FAKTUR DENGAN HARGA YANG SUDAH DI-MARK UP

50

Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi

 

Tanya :

Ustadz, ada pertanyaan dari teman kami, beliau punya toko bangunan, dan ada permintaan dari pemerintah desa, berupa penambahan harga untuk pajak 12 persen (sebagai Pajak Pertambahan Nilai/PPn) dari harga asli dalam proyek pembangunan sarana desa tersebut. Apakah hukum pembayaran pajak tersebut, apakah termasuk mark-up? Jadi konkretnya begini, pemerintah (kepala desa) datang ke toko saya membeli semen dengan harga asli Rp 100.000. Setelah proyek selesai pemerintah (kepala desa) datang kembali membawa RAB (beberapa lembar kertas) untuk saya stempel dan saya tanda tangani. Isi dalam beberapa lembaran kertas tersebut ada barang material lain termasuk semen yang di awal sudah mereka beli, tapi harganya sudah bukan Rp 100.000 lagi, tapi sudah berubah menjadi Rp 112.000. (Hamba Allah, Sleman).

Jawab :

Haram hukumnya pemilik toko bangunan itu menandatangani dokumen tersebut, karena dokumen (faktur, invoice, dsb) mengandung unsur kecurangan atau penipuan, atau yang Bahasa Arabnya al-ghisy ( ُّاَلْغِش), yaitu menampakkan sesuatu yang berbeda dengan kondisi aslinya. Hukumnya haram, sesuai hadits Nabi SAW sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةَ طَعَامٍ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصاَبِعَهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صاَحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلَتْهُ فَوْقَ الطَّعاَمِ كَيْ يَرَاهُ النّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ

Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW suatu saat melewati seonggok makanan yang dijual di pasar. Lalu Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam onggokan makanan itu hingga jari beliau menyentuh makanan yang basah. Rasulullah SAW bertanya,”Apa ini wahai penjual makanan?” Penjual makanan menjawab,”Itu terkena hujan wahai Rasulullah SAW.” Rasulullah SAW berkata,”Mengapa tak kamu letakkan yang basah itu di atas supaya dapat dilihat oleh orang-orang? Barangsiapa berbuat curang maka ia bukan golongan kami.” (HR. Muslim, Shahīh Muslim, no 164).

Hadits tersebut dengan jelas menunjukkan keharaman tindakan curang yang dilakukan oleh penjual makanan, karena terdapat qarīnah (petunjuk, indikasi) berupa larangan yang tegas (al-nahy al-jazim), yaitu celaan Nabi SAW yang berbunyi “bukan golongan kami” (fa-laysa minnī) bagi setiap orang yang berbuat curang. (‘Athā` bin Khalīl, Taysīr Al-Wushūl Ilā Al-Ushūl, hlm. 24).

Namun hadits ini tak hanya berlaku khusus untuk peristiwa tersebut, tapi berlaku umum untuk setiap tindakan kecurangan atau penipuan dalam segala bentuknya. Sebab redaksi hadits tersebut menggunakan kata yang berarti umum, yaitu “man” (barangsiapa), sesuai bunyi hadits “Barangsiapa berbuat curang maka ia bukan golongan kami” (Arab : man ghasysya fa-laysa minnī). Kaidah ushul fiqih menyebutkan :

اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ

Al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafzhi lā bi khushūsh as-sabab (makna diambil berdasarkan keumuman lafazh, bukan berdasarkan kekhususan sebab/latar belakang). (Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Syakhshiyyah Al-Islāmiyyah, Juz III, hlm. 242).

Pengertian tindakan curang/menipu (Arab : al-ghisy, Eng : fraud) adalah menampakkan sesuatu yang tak sesuai dengan fakta yang sebenarnya  (إِظْهَارُ غَيْرِ الْحَقِيْقَةِ) (izh-hāru ghair al-haqīqah), atau perbuatan seseorang menampakkan sesuatu kepada orang lain secara berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (أَظْهَرَ لَهُ غَيْرَ ماَ يُضْمَرُ) (azh-hara lahu ghaira mā yudhmaru). (Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughat Al-Fuqahā`, hlm. 252; Ibrahim Anis dkk, Al-Mu’jam Al-Wasīth, hlm. 653).

Dengan demikian, keumuman hadits di atas mencakup pula keharaman dari pembuatan dokumen (faktur, invoice, dsb) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Maka dari itu, jelaslah bahwa haram hukumnya dalam kasus di atas, pemerintah (kepala desa) membuat RAB (beberapa lembar kertas) yang sifatnya fake (tidak sesuai dengan fakta sebenarnya), dan haram pula bagi pemilik toko bangunan untuk memberi stempel dan menandatangani dokumen palsu tersebut.

Bagi pemerintah (kepala desa) dosanya akan bertambah besar, karena di samping telah merekayasa dokumen palsu, biasanya dokumen palsu tersebut akan digunakan sebagai modus korupsi, dengan cara mengajukan klaim kepada negara nilai proyek yang sudah di-mark up. Jelas ini juga merupakan keharaman dan sekaligus dosa besar (al-kabā`ir) yang sangat tercela dalam pandangan Islam. Dari Buraidah RA, bahwa Nabi SAW telah bersabda:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَغُلُوْلٌ

”Barangsiapa yang telah kami angkat untuk melakukan sesuatu tugas, lalu dia telah kami beri gaji, maka apa saja yang diambilnya selain daripada gaji adalah harta khianat (ghulūl).” (HR. Abu Dawud, no 2554. Hadis shahih, lihat Nashiruddin Al-Albani, Shahīh At-Targhīb wa At-Tarhīb, Juz I, hlm.191). Wallāhu a’lam.

 

Jakarta, 1 Maret 2024

Muhammad Shiddiq Al-Jawi