Pakar Fiqih Muamalah Kontemporer dan Founder Institut Muamalah Indonesia, KH. Shiddiq Al-Jawi, S.Si., M.Si. (Kyai Shiddiq) mengatakan bahwa penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility) oleh bank, haram hukumnya.
“Hukum penyaluran dana CSR oleh bank ini haram hukumnya,” tuturnya sebagaimana rilis yang diterima oleh Bumi Gurindam Bersyariah pada Jumat, 30-10-2026.
Menurutnya CSR (Corporate Social Responsibility) adalah penyaluran dana perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya untuk membantu masyarakat.
“Misalnya memberi sumbangan untuk membangun fasilitas umum masyarakat, seperti jalan umum, tempat ibadah dan sebagainya,” sebutnya.
Khusus terkait CSR dari bank, Kyai mengungkapkan bahwa dananya diambil dari laba bank, yang besarnya minimal 3% dari laba bersih bank.
“Biasanya CSR bank-bank di Indonesia besarnya adalah 4% dari laba bersih bank, sebagaimana yang dipraktikkan oleh beberapa bank milik pemerintah,” bebernya.
Laba Bank itu sendiri, jelas Kyai, ada dua macam sumber yaitu spread based income dan fee based income.
“Spread based income atau interest income adalah pendapatan yang diperoleh bank dari bunga kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat,” terangnya.
Sedangkan fee based income, Kyai melanjutkan, merupakan pendapatan yang tidak bersumber dari penyaluran kredit, misalnya dari jasa transfer, jasa save deposit box dan sebagainya.
Kyai Shiddiq juga mengungkapkan bahwa pendapatan yang terbesar bank berasal dari spread based income.
“Pendapatan yang terbesar bagi bank adalah pendapatan dari spread based income,” kutipnya dari buku manajemen lembaga keuangan, karangan Dahlan Siamat, edisi kelima.
Dari uraian di atas tegasnya, jelas bahwa laba Bank itu berasal dari bunga kredit.
Sedangkan, lanjut Kyai, bunga bank itu merupakan riba, karena merupakan tambahan yang dipersyaratkan (ziyadah masyruthah) di awal akad antara nasabah dengan bank dalam akad qardh (pinjaman).
“Tambahan yang dipersyaratkan (ziyadah masyruthah) di awal, pada akad qardh (pinjaman), jelas merupakan riba yang diharamkan dalam Islam,” tegasnya.
“Ini merupakan pendapat yang disepakati para ulama tanpa perbedaan pendapat (ikhtilaf),” sambungnya kembali.
Kemudian, Kyai Shiddiq mengutip pendapat ulama Ibnu Abdil Barr.
“Setiap-tiap tambahan atas pinjaman, atau setiap manfaat yang dinikmati oleh pemberi pinjaman, maka ia adalah riba, walaupun hanya segenggam pakan ternak, yang demikian itu hukumnya haram, jika disyaratkan,” kutipnya.
Jadi, menurut Kyai, penyaluran dana CSR Bank, hakikatnya adalah pemanfaatan atau pen-tasharruf-an harta riba yang dilakukan oleh bank.
“Hukum pemanfaatan atau pen-tasharruf-an harta riba oleh bank ini juga haram dalam segala bentuk pemanfaatan,” terangnya.
“Misalnya untuk menggaji karyawan bank, untuk memberi hadiah kepada para penabung di bank itu, untuk membayar pajak, termasuk juga disalurkan sebagai dana CSR,” imbuhnya.
Dengan demikian, kata Kyai Shiddiq, berdasarkan keterangan di atas, maka hukum penyaluran dana CSR oleh bank, haram hukumnya berdasarkan dua alasan.
Alasan pertama, Kyai menjelaskan bahwa harta riba itu haram dimanfaatkan, sebagai konsekuensi hukum dari definisi harta haram itu sendiri.
Selanjutnya Kyai Shiddiq mengutip pernyataan ulama terkait definisi harta haram.
“Harta haram adalah setiap harta yang diharamkan sarak untuk dimiliki dan dimanfaatkan,” kutipnya dari Abbas Ahmad Muhammad Al-Baz, Ahkam Al-Mal Al-Haram: Wa Dhawabith Al-Intifa’ wa Al-Tasharruf Bihi fi Al-Fiqh Al-Islami, hlm. 40.
Dari definisi harta haram tersebut, terangnya, jelas bahwa memanfaatkan harta haram itu merupakan perbuatan yang diharamkan oleh sarak.
“Salah satu bentuk pemanfaatan harta haram adalah penyaluran bunga bank sebagai dana CSR,” ujarnya.
Alasan kedua, lanjut Kyai, terdapat kaidah fiqih dalam masalah tersebut.
“Apa yang haram mengambilnya, haram pula memberikannya (kepada orang lain),” kutipnya dari Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wa Al-Nazhair hlm. 150, Imam Ibnu Nujaim, Al-Asybah wa Al-Nazhair hlm. 157.
Dengan demikian, Kyai Shiddiq menyampaikan jika ada karyawan muslim yang melakukan pekerjaan dalam divisi CSR dana bank ini, berarti dia telah melakukan pekerjaan yang haram, dan gaji dari bank untuk pekerjaan menyalurkan CSR itu statusnya juga haram.
Menurutnya, hal ini karena dalam hukum ijarah, status gaji seorang pekerja itu bergantung pada pekerjaan yang dia lakukan.
“Jika pekerjaan yang dilakukan pekerja statusnya halal, maka gaji pekerja itu halal. Sebaliknya jika pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu pekerjaan yang statusnya haram, maka gaji pekerja itu hukumnya juga haram,” terangnya.
Terakhir, Kyai Shiddiq menyimpulkan hukum seorang muslim bekerja di bagian CSR.
“Haram hukumnya seorang muslim bekerja di lembaga bank bank pada bagian CSR, Wallahu ‘alam,” pungkasnya.[] Nur Salamah
