Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi | Pakar Fiqih Kontemporer
Tanya :
Ustadz, bolehkah ujrah (upah) dalam suatu akad ijarah, didasarkan pada nisbah (persentase)? Misalnya, seorang pekerja toko, akan digaji oleh majikannya dalam bentuk 10% dari omzet (pendapatan) toko itu dalam satu bulan. Atau misalnya, buruh tani ketika bekerja memanen padi sawah, diberi sepertiga dari hasil kerjanya oleh pemilik sawah. (Hamba Allah).
Jawab :
Di dalam kitab Al-Nizhām Al-Iqtishādi fī Al-Islām (hlm. 90-91), Imam Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa ujrah (upah) bagi ajīr (pekerja) syaratnya harus ma’lūm (diketahui dengan jelas berapa nominal upahnya). Jadi, tidak boleh upahnya itu majhūl atau ghairu ma’lūmah (tidak diketahui dengan jelas). Dalilnya adalah sabda Nabi SAW :
مَن اِسْتَأْجَرَ أجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ. رواه عبدالرزاق
“Barangsiapa yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah dia menyebutkan berapa nominal upah baginya.” (HR Abdurrazaq, dalam Al-Mushannaf).
Dalam Soal Jawab Amir tertanggal 19 Maret 2014 Syekh ‘Athā Abū Al-Rasytah mendapat pertanyaan,”Bolehkah pekerja toko, ujrahnya dibayar dengan persentase yakni 10% dari omzet penjualan toko itu?” Beliau menjawab,”Tidak boleh, karena upah tersebut ghairu ma’lūmah (tidak diketahui dengan jelas).” (Syekh ‘Athā Abū Al-Rasytah, https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/24083.html, tertanggal 19 Maret 2014).
Kesimpulannya, upah berupa persentase, adalah tidak boleh, karena tidak memenuhi syarat bahwa ujrah itu harus ma’lūm. Ujrah berupa persentasi (nisbah) adalah majhūl alias ghairu ma’lūmah. Inilah pendapat yang rājih dalam masalah ini, yaitu bahwa tidak boleh upah bagi pekerja dalam akad ijarah didasarkan pada persentase tertentu dari hasil kerja seorang pekerja.
Kami tambahan penjelasan berikut untuk menambah faedah, yaitu mazhab-mazhab ulama mengenai upah berupa persentase tertentu dari hasil kerja seorang pekerja. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini;
Pendapat pertama, pendapat jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah), bahwa tidak boleh upah pekerja berupa persentase (nisbah) tertentu dari hasil kerja seorang pekerja. Dalilnya, sabda Rasulullah SAW :
مَن اسْتَأْجَرَ أجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ. رواه عبدالرزاق
“Barangsiapa yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah dia menyebutkan berapa nominal upah baginya.” (HR. Abdurrazaq, dalam Al-Mushannaf).
Pendapat kedua, menurut mazhab Hambali, di antaranya pendapat Imam Ibnu Taimiyyah dan Imam Ibnu Qudamah, yang membolehkan upah berupa persentase tertentu dari apa yang dihasilkan oleh pekerja. Imam Ibnu Taimiyyah, misalnya, berkata :
وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ مِمَّا يَحْصُلُ مِنْ الْعَمَلِ جَازَ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا شَائِعًا
“Kalau imbalan (pekerja) itu dari apa yang diperoleh dari hasil kerjanya, boleh upahnya itu berupa persentase.” (Imam Ibnu Taimiyyah, Majmū’ul Fatāwā, Juz ke-29, hlm. 9).
Dalil pendapat kedua, yaitu pekerja mendapat upah sekian persen dari hasil kerjanya, adalah Qiyas. Yakni bolehnya upah berupa persentase, karena diqiyaskan dengan Musāqāt dan Muzāra’ah.
Dalam situs islamweb.com dijelaskan bahwa :
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ نِسْبَةً مِنْ الْأَرْبَاحِ، قِيَاسًا عَلَى الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الْأَرْضِ لِمَنْ يَزْرَعُهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا بِجُزْءٍ مَشَاعٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا.
“Para ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa upah itu boleh berupa persentase dari keuntungan, berdasarkan Qiyas (analogi syar’i) dengan Musāqāh (bagi hasil panen dari merawat pohon) dan Muzāra`ah (bagi hasil dari sewa lahan pertanian). Maka boleh menyerahkan tanah pertanian kepada seseorang yang menanaminya dan mengurusnya dengan imbalan persentase tertentu yang diketahui dari apa yang dihasilkan dari tanah itu.” (www.islamweb.net/ar/fatwa/487693/)
Dari dua pendapat tersebut di atas, manakah pendapat yang lebih kuat (rājih)? Yang lebih kuat adalah pendapat pertama (pendapat jumhur ulama) yang tidak membolehkan upah pekerja berupa persentase tertentu dari hasil kerjanya. Mengapa demikiran? Karena pendapat pertama dalilnya adalah hadits, sedangkan pendapat kedua dalilnya adalah Qiyas. Padahal kalau dalil hadits itu ada, tidak boleh melakukan Qiyas, sebagaimana kata Imam Syafi’i, rahimahullāh, sebagai berikut :
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ مَعَ نَصِّ الْقُرْآنِ أَوْ خَبَرٍ مُسْنَدٍ صَحِيحٍ
Imam Syafi’i berkata,”Tidak boleh melakukan Qiyas, jika ada nash Al-Qur`an atau hadits yang shahih.” (Dikutip oleh Imam Al-Zarkasyi, Al-Bahrul Muhīth fī Ushūl al-Fiqh, Juz V, hlm. 34; oleh Imam Ibnu Hazm, Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām, Juz VII, hlm. 54).
Dalam sebuah kaidah ushul fiqih disebutkan :
لَا قِيَاسَ فِي مُقَابِلِ النَّصِّ
Lā Qiyāsa fī Muqābil Al-Nash. Artinya, “Tidak ada Qiyas jika bertentangan dengan nash (Al-Qur`ān atau Al-Hadīts).” (Zakariyyā bin Ghulām Qādir Al-Bākistānī, Taudhīh Ushūl Al-Fiqh ‘Alā Manhaj Ahli Al-Hadīts, hlm. 88).
Kesimpulannya, ada khilāfiyyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama mengenai upah bagi seorang pekerja, apakah boleh upahnya berupa persentase tertentu (juz’un musyā`un) dari hasil pekerjaannya ataukah tidak boleh. Jumhur ulama, yakni ulama Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, berpendapat tidak boleh. Sedangkan ulama Hanabilah, membolehkannya. Pendapat yang rajih, yang juga pendapat dari Imam Taqiyuddin An-Nabhani, adalah tidak boleh upah pekerja itu berupa persentase tertentu (juz’un musyā`un) dari hasil pekerjaannya. Wallāhu a’lam.
Yogyakarta, 19 Agustus 2025
Muhammad Shiddiq Al-Jawi
